Koordinasi Gabungan Percepatan Pelaksanaan Perluasan Areal Tanam (PAT) Padi di Sulawesi Barar

MAMUJU-Bertempat di Aula Kantor DTPHP Provinsi Sulawesi Barat, telah dilaksanakan rapat koordinasi antara Kementerian Pertanian, Dinas TPHP Prov. Sulawesi Barat dan Kepala BPSBTPH Sulawesi Barat. Rapat koordinasi dilaksanakan secara hybrid yang juga dihadiri secara online melalui zoom meeting oleh Ka. Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya, Kepala Dinas Lingkup Pertanian serta Dandim TNI Angkatan Darat se Prov. Sulawesi Barat, Kepala BPS Sulawesi Barat dan Koordinator BPP Kecamatan Lingkup Sulawesi Barat (14/03). Pertemuan tersebut dilaksanakan guna membahas teknis percepatan pelaksanaan PAT padi melalui pompanisasi di Sulawesi Barat.

Rapat koordinasi diawali arahan dari Kepala BSIP Sulawesi Barat, Repelita Kallo, S.TP, M.Si yang menyampaikan kriteria untuk kegiatan PAT yaitu sawah tadah hujan yang mempunyai potensi ditingkatkan IP nya dari 1 menjadi 2 atau dari 0 menjadi 1. Melihat urgensi pelaksanaan program, beliau menyampaikan perlu sinergi yang baik di lapang antara TNI dan Dinas serta PPL setempat mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan, khususnya percepatan penyusunan CPCL.

Selanjutnya Kepala Dinas TPHP Prov. Sulawesi Barat, Syamsul Ma'arif, S.P, MMA menyampaikan bahwa selaku Pj di Provinsi dan dikarenakan kegiatan akan dilaksanakan di Kabupaten serta pelaporannya harus disampaikan per hari ke Pusat maka apa yang dilakukan harus valid. Total luasan yang menjadi target PAT di Sulawesi Barat sekitar 10.426 Ha. “Harapannya kita bisa berkolaborasi dan koordinasi dengan baik, sehingga data yang dimiliki oleh BSIP bisa valid, dan disisir kembali areal potensial agar bisa ter data” lanjut Syamsul Ma’arif.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan percepatan perluasan areal tanam padi di Sulawesi Barat oleh Kepala Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Pascapanen Pertanian, Dr. Asmarhansyah, SP, M.Sc. Beliau menyampaikan bahwa PAT di Sulawesi Barat difokuskan pada kegiatan pompanisasi dan penanaman padi gogo pada lahan kering . Terkait dengan pompanisasi akan diprioritaskan untuk lokasi dengan IP 0 atau1. Lebih lanjut beliau juga menyampaikan untuk segera menyusun CPCL agar kegiatan pompanisasi bisa terealisasi di Sulawesi Barat.

Hasil koordinasi ini diharapkan melahirkan kolaborasi antara Kemantan RI, Dinas Pertanian Daerah dan TNI AD dalam menyukseskan program PAT padi melalui pompanisasi. Dengan memastikan ketersediaan air untuk pertanaman padi, diharapkan kualitas produksi pertanian padi dapat ditingkatkan secara signifikan. Serta melalui kerja sama yang solid ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang besar bagi sektor pertanian Sulawesi Barat serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat petani.